Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar forum Halal Bihalal 1447 H sebagai bagian dari Silaturahim Nasional Ormas Islam. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ukhuwah serta merespons berbagai tantangan umat di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menekankan pentingnya kembali kepada fitrah sebagai sesama manusia yang diciptakan untuk hidup dalam persatuan dan kedamaian. Ia mengingatkan bahwa tidak ada keutamaan antar manusia selain ketakwaan, sehingga perpecahan dan permusuhan tidak memiliki tempat dalam kehidupan umat Islam.
Sejalan dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menyoroti makna Halal Bihalal sebagai sarana memperbaiki hubungan antar sesama. Ia juga memperluas konsep ukhuwah, tidak hanya dalam konteks hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan dengan alam melalui pendekatan ekoteologi. Dalam pandangannya, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari nilai keimanan.
Momentum halal Bihalal MUI ini tak sekedar dijadikan pertemuan rutin tahunan. Lebih dari itu, MUI juga mengeluarkan 10 poin taujihat yang ditujukan kepada seluruh muslim di indonesia, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Taujihat ini diharapkan bisa menjadi kompas moral dan politik umat islam dalam menghadapi tantangan ke depannya. Sepuluh poin taujihat MUI yang dibacakan oleh 10 perwakilan Ormas islam pendiri MUI ini menegaskan bahwa umat manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk kezaliman, termasuk menghentikan peperangan dan agresi militer. MUI juga menyerukan penguatan ukhuwah, baik kemanusiaan maupun kebangsaan, sebagai dasar persatuan dalam mewujudkan perdamaian dunia, serta pentingnya sikap bijak dalam menyikapi informasi untuk menghindari perpecahan. Dalam konteks global, MUI mengutuk agresi militer yang menimbulkan korban sipil dan mendesak penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Selain itu, MUI mendorong reformasi sistem global seperti PBB agar lebih adil, serta mengajak negara-negara Muslim dan organisasi internasional untuk bersatu menghadapi ketidakadilan dan dominasi kekuatan besar. Pemerintah Indonesia juga diharapkan tetap konsisten menjalankan politik bebas aktif dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia.
Forum ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk unsur ulama, organisasi masyarakat Islam, serta perwakilan pemerintah. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan adanya sinergi antara ulama dan pemangku kebijakan dalam menjaga stabilitas sosial dan arah kehidupan umat.
Di antara peserta yang hadir, Ustadz Arfatul Hidayat turut mengikuti jalannya forum sebagai bagian dari kalangan pendidik dan pembina umat. Kehadiran beliau mencerminkan keterlibatan aktif elemen pendidikan Islam dalam menyimak serta merespons isu-isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut.
Dari sudut pandang peliput yang mengikuti kegiatan ini melalui siaran langsung, terlihat bahwa Halal Bihalal MUI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang penyatuan gagasan umat. Diskursus yang berkembang tidak terbatas pada aspek spiritual, melainkan juga menyentuh isu-isu sosial, lingkungan, dan peran strategis ulama di tengah perubahan zaman.
Dengan demikian, forum ini menegaskan kembali pentingnya persatuan, keadilan, serta kesadaran kolektif umat dalam menghadapi tantangan global. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari tanggung jawab umat Islam.